Senin, 19 November 2012

KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG, STRUKTUR, PENGANGKATAN SERTA PEMBERHENTIAN ANGGOTA MPR



Majelis Permusyawaratan Rakyat, disingkat: MPR adalah sebuah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang terdiri dari anggota-anggota DPR (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Jumlah anggota MPR saat ini adalah 678 orang yang terdiri dari 550 anggota DPR dan 128 anggota DPD. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun dan berakhir ketika anggota-anggota DPR yang baru mengangkat sumpah.
Pada awal masa Orde Lama, MPR belum dapat dibentuk secara utuh karena gentingnya situasi saat itu. Hal ini telah diantispasi oleh para pendiri bangsa dengan Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pra Amandemen) menyebutkan, Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional.  Sejak diterbitkannya Maklumat Wakil Presiden Nomor X, terjadi perubahan-perubahan yang mendasar atas kedudukan, tugas, dan wewenang KNIP. Sejak saat itu mulailah lembaran baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, yakni KNIP diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara. Dengan demikian, pada awal berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pra Amandemen) dimulailah lembaran pertama sejarah MPR, yakni terbentuknya KNIP sebagai embrio MPR.
Bergulirnya reformasi yang menghasilkan perubahan konstitusi telah mendorong para pengambil keputusan untuk tidak menempatkan MPR dalam posisi sebagai lembaga tertinggi. Setelah reformasi, MPR menjadi lembaga negara yang sejajar kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara lainnya, bukan lagi penjelmaan seluruh rakyat Indonesia yang melaksanakan kedaulatan rakyat. Perubahan Undang-Undang Dasar telah mendorong penataan ulang posisi lembaga-lembaga negara terutama mengubah kedudukan, fungsi dan kewenangan MPR yang dianggap tidak selaras dengan pelaksanaan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat sehingga sistem ketatanegaraan dapat berjalan optimal.
Pasal 1 ayat (2) yang semula berbunyi: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.” , setelah perubahan Undang-Undang Dasar diubah menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Dengan demikian pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak lagi dijalankan sepenuhnya oleh sebuah lembaga negara, yaitu MPR, tetapi melalui cara-cara dan oleh berbagai lembaga negara yang ditentukan oleh UUD 1945.
Tugas dan wewenang MPR
Pasal 3 
1.   Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  berwenang  mengubah  dan  menetapkan Undang­Undang Dasar.
2.   Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  melantik  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden.
3.   Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  hanya  dapat memberhentikan  Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa  jabatannya menurut UndangUndang Dasar.

Pasal 4
MPR mempunyai tugas dan wewenang:
a. mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar;
b. melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang Paripurna Majelis;
c. memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan untuk menyampaikan penjelasan dalam Sidang Paripurna Majelis;
d. melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya;
e. memilih dan melantik Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatanya selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari;
f. memilih dan melantik Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara   bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai habis masa jabatanya.[1]
Secara singkatnya tugas dan wewenang MPR, antara lain, adalah seperti yang berikut:
  1. Mengubah dan menetapkan Konstitusi Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), dan Undang-Undang Dasar
  2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden, berdasarkan hasil pemilihan umum
  3. Memutuskan saran DPR, berdasarkan keputusan (Mahkamah konstitusi) untuk memberhentikan Presiden / Wakil Presiden dalam masa jabatannya
  4. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya
  5. Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan oleh Presiden ketika ada kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya
  6. Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatan mereka
Anggota MPR memiliki hak untuk mengajukan saran perubahan pasal-pasal UUD, menentukan cara dan pilihan untuk membuat keputusan, dan juga hak kekebalan dan hak protokol.

Sidang MPR

MPR bersidang sedikitnya satu kali dalam lima tahun di ibukota. Korum MPR adalah seperti yang berikut:
  1. setidaknya 3/4 dari jumlah anggota MPR untuk memutuskan saran DPR terhadap pemberhentian Presiden / Wakil Presiden
  2. setidaknya 2/3 dari jumlah anggota MPR untuk mengubah dan menetapkan Konstitusi
  3. setidaknya 50% + 1 dari jumlah anggota MPR dalam sidang-sidang yang lain.

Hasil MPR adalah sah apabila disetujui oleh:
  1. setidaknya 2/3 dari jumlah anggota MPR yang hadir untuk memutuskan saran DPR terhadap pemberhentian Presiden / Wakil Presiden
  2. setidaknya 50% +1 dari seluruh anggota MPR untuk memutuskan hal-hal yang lain.
    Sebelum mengambil keputusan melalui suara yang terbanyak, pertemuan harus diadakan lebih dahulu untuk mencapai persetujuan dan keputusan.[2]
Hak Anggota MPR
Pasal 9
Anggota MPR mempunyai hak:
a.  mengajukan  usul  pengubahan  pasal  Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.  menentukan  sikap  dan  pilihan  dalam  pengambilan
keputusan;
c.  memilih dan dipilih;
d.  membela diri;
e.  imunitas;
f.    protokoler; dan
g.  keuangan dan administratif.
Kewajiban Anggota MPR
Pasal 10
Anggota MPR mempunyai kewajiban:
a.  memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
b.  melaksanakan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-
undangan;
c.  mempertahankan  dan  memelihara  kerukunan  nasional
dan  menjaga  keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik
Indonesia;
d.  mendahulukan  kepentingan  negara  di  atas  kepentingan
pribadi, kelompok, dan golongan; dan
e.  melaksanakan  peranan  sebagai  wakil  rakyat  dan  wakil
daerah.[3]
Struktur
Pasal 14
1.    Pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua yang berasal dari anggota DPR dan 4 (empat) orang wakil ketua yang terdiri atas 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPR dan 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPD, yang ditetapkan dalam sidang paripurna MPR.
2.    Pimpinan MPR yang berasal dari DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.

Pemberhentian
Pasal 16
1.     Pimpinan MPR berhenti dari jabatannya karena:
a.    meninggal dunia;
b.    mengundurkan diri; atau
c.    diberhentikan.
2.    Pimpinan MPR diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
a. diberhentikan sebagai anggota DPR atau anggota DPD; atau
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai pimpinan MPR.
3.    Dalam hal pimpinan MPR berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan MPR diganti oleh anggota yang berasal dari DPR atau DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pimpinan MPR berhenti dari jabatannya.
4.    Penggantian pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan pimpinan MPR dan dilaporkan dalam sidang paripurna MPR berikutnya atau diberitahukan secara tertulis kepada anggota MPR.

Pasal 17
1.  Dalam hal salah seorang pimpinan MPR atau lebih berhenti dari jabatannya, pimpinan MPR lainnya mengadakan musyawarah untuk menentukan pelaksana tugas sementara sampai terpilihnya pengganti definitif.
2     Dalam hal pimpinan MPR dinyatakan sebagai terdakwa karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, pimpinan MPR yang bersangkutan tidak boleh melaksanakan tugasnya. 
3     Dalam hal pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pimpinan MPR yang bersangkutan melaksanakan tugasnya kembali sebagai pimpinan MPR.

Pasal 18
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian dan penggantian pimpinan MPR diatur dengan peraturan MPR tentang tata tertib.[4]









[1] Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009
[3] Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009
[4] Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar